Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan, Haripinto Kembali Maju Calon Perseorangan DPD

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPD RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, memastikan diri untuk kembali bertarung di kontestasi Pemilu 2019. Haripinto pun telah menyerahkan persyaratan sebagai calon perseorangan DPD RI ke KPU Kepri, Rabu (25/4/2018).

Saat ditemui di KPU Kepri, Tanjungpinang, Haripinto menguraikan banyak PR yang masih harus dia kerjakan untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pembanguan yang sedang berjalan saat ini oleh pemerintah pusat dan daerah, kata Haripinto, harus terus dikembangkan dan dievaluasi.

Senator asal Kepri yang duduk di Komite II DPD ini juga menegaskan, peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang harus bercermin dan menapak dari daerah perbatasan dan kepulauan sebagai beranda terdepan NKRI.

"Sampai saat ini, pembangunan di Provinsi Kepri terus berjalan. Tetapi perlu lebih terintegrasai, khsusunya di bidang infrastruktur transportasi laut dan kelistrikan," ungkapnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, sambungnya, pembangunan infrastruktur kelistrikan terus dilakukan, seperti di Bintan dan beberapa pulau lainya. Tetapi ketersedian listrik di sejumlah pulau-pulau kecil itu masih perlu dipikirkan lagi agar menyala melnyala 24 jam, tidak hanya 13 jam.

• Haripinto Desak Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Daya Beli Masyarakat Kepri

Ditambahkan, dari pembangunan pelayanan dasar masyarakat Kepri hingga ke pulau-pulau, juga perlu terus didukung, khususnya dalam pembiayaan pembangunan sarana dari alokasi dana APBN dan APBD.

"Demikian juga dengan ketersediaan sumber air bersih serta kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan hingga saat ini juga masih kurang, dan masih harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Karena dari kegiatan reses yang dilakukan ke sejulah pulau di beberapa daerah di Kepri, katanya, ketertinggalan Kepri dari daerah lain di Jawa hingga saat ini masih jauh, khususya di bidang infrastruktur serta pelayanan dasar kesehatan.

"Saya sudah keliling ke pulau-pulau, dan kita harus mengakui ketertinggalan kita dengan daerah-daerah lain di Jawa dan Sumatera, kususnya di bidang infrastruktur, listrik, pendidika dan kesehatan masih jauh. Dan hal ini menjadi PR kita bersama ke depan," pungkasnya.

Di sektor maritim, Haripinto menyarankan pemerintah daerah untuk lebih bersinergi dengan stakeholder, sehingga tol laut yang telah berjalan saat dapat ditambah dan dikembangkan pemerintah pusat hingga bisa mencapai antar pulau dan kabupaten di Kepri.

• Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Haripinto Dukung Pembangunan Jembatan Babin

"Sehingga selain sarana dan prasarana transportasi tol laut antar provinsi yang saat ini berjalan, juga perlu diiterintegrasikan dengan sarana transportasi tol laut antar pulau di sejumlah desa dan kecamatan di Natuna, Anambas dan daerah lainya di Kepri," jelasnya.

Karena pada musim-musim tertentu, kata Anggota Komite II DPD ini, sebagaimana yang dialami masyarakat Natuna dan Anambas, walaupun sudah ada tol laut tapi masih kurang dirasakan masyarakat. Dan ini harus dilanjutkan dengan penambahan armada dan pembangunan sarana infrastruktur kepelabuhanan.

"Arahnya sudah benar, tapi harus lebih terintergrasi lagi. Tol laut perlu diperbanyak dan diintegrasikan dengan jaringan kapal-kapal penghubungnya, supaya kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau," ujarnya.

Haripinto juga mengungkapkan, Kepri sebagai daerah perbatasan degan negara tetagga, Singapura dan Malaysia, juga perlu diberi kebijakan khusus dalam pemasokan pangan khususnya sembilan bahan pokok (Sembako).

• Haripinto Minta KKP Permudah Izin Operasional Kapal Ikan Tangkap Besar

Sebagai daerah perbatasan, kata Haripinto, masyarakat Kepri secara tradisional sudah berdagang dengan negara-negara tetangga sebelumnya. Di mana kebutuhan pokok masyarakat dari negara tetangga lebih murah didatangkan.

"Biaya transportasinya juga jauh lebih murah, sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga. Hal ini yang harus dipertimbangkan pemerintah pusat untuk memberi kebijakan khusus bidang import pangan langsung ke Kepri," tandasnya.

Demikian juga mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kepri agar siap memasuki kompetisi era global. Karena pada era global ini tidak harus berarti semua orang harus S1, S2 atau S3. Tetapi pemerintah harus memfasilitasi pendidikan vokasi serta keterampilan dengan bekerja sama dengan industri.

"Dari data yang kita peroleh, rata-rata angkatan kerja muda di Kepri bukan tidak mau sekolah. Namun yang menjadi permasalahanya adalah mengenai pembiayaan. Di sinilah pemerintah harus hadir dengan program pinjaman lunak pendidikan," ungkapnya.

"Apa yang saat ini dirancang pemerintah, hendaknya dapat lebih diperluas lagi selain pada progarm S1, S2, dan S3. Untuk generasi muda yang mengambil pendidikan propfesi dan keterampilan juga perlu diberikan."

• Haripinto Berharap Anggota Polri yang Bertugas di Natuna Diberikan Perumahan

Denga perluasan program pinjaman pendidikan ini, masyarakat lainnya yang bukan sarjana, misalnya megambul kursus atau pelatihan keahlian di bidang las, keahlian di bidang kuliner, bidang animasi serta bidang lainnya akan terobesisi untuk belajar.

"Dengan memperoleh sertifikasi dari keahlian yang diikuti, akan menjadi keunggulan bagi mereka berkompetisi dan dapat diterima pada lapangan kerja internasional. SDM kita pun bisa bersaing dengan SDM negara lainya dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi Asia MEA. Apalagi kita daerah perbatasan," jelasnya.

Untuk mendapatkan keahlian itu, tambahnya, bukan hal yang murah karena membutuhkan biaya. Pemerintah sudah tidak bisa hanya mengandalkan BLK, beasiswa atau CSR perusahaan. Tapi harus diperluas melalui pinjaman lunak pendidikan.

"Misalnya, dalam mengambil keahlian di bidang animasi, yang memang mengikuti kursus tiga bulan sampai enam bulan dengan biaya sangat mahal bisa belasan juta. Nah, hal seperti ini yang saya harapakan dapat dibantu pemerintah dengan pinjaman lunak. Pemberian bantuan lunak dari kredit perbankan juga harus diperluas," tegasnya.

"Program perluasan bantuan lunak pendidikan ini perlu diperjuangkan, dan saya dorong melalui lembaga DPD-RI agar supaya diperluas lagi."

• Reses ke Lingga, Haripinto Tekankan Pemanfaatkan Potensi Perikanan dan Pertanian

Selain perluasan pembiayaan lunak bidang pendidikan, tugas yang paling urgent DPD RI asal Kepri dan sejumlah provinsi kepulauaan lainya adalah mengenai Udang-Undang Daerah Kepulauan.

"Tugas dan kewenangan kami sebagai DPD, hingga saat ini sudah kami laksanakan melalu inisiator RUU Daerah Kepulauan. Melalui isinisiasi DPD, saat ini RUU daerah kepulauan itu sudah masuk dalam Prolegnas DPR 2018 ini," katnya.

Namun demikian, perjuangan belum selesai. DPD masih akan terus mendorong dan menyuarakan RUU kepulauan tersebut pada legislatif dan presiden agar dapat segera dibahas dan disahkan.

"Tinggal di DPR-nya saja, dan kami juga terus dorong kawan-kawan DPR agar segera dapat membahas dan mengesahakan RUU ini menjadi undang-undang. Karena kepastian aturan tersebut sangat dibutuhkan daerah kepulauan. Khsusunya pada alokasi anggaran.

Karena daerah kepulauan mempunyai kekhususan, salain memutuhkn alokasi dana yang besar untuk melakukan pembangunan dalam pemerataan sebagai NKRI.

Di sektor kelautan, Haripinto mengatakan, dengan kebijakan pemberantasan illegal fishing di Kepri, sangat berdampak pada nelayan. Namun, pembangunan kemaritiman Kepri dan Indoenesia juga harus memanfaatkan wilayah laut menjadi sektor utama penerimaan negara dengan membangkitkan industri perikanan.

"Kendala yang sering saya peroleh dari nelayan, hingga saat ini pelayanan perizinan industri kelauatan dan perikanan masih sangat susah. Hal ini sangat mendesak untuk diperbaiki," ujarya.

Editor: Gokli

---