Tak Hanya Terima Laporan ?LKPj APBD 2017

Pansus LKPj DPRD Kepri akan Tinjau Langsung Hasil Kerja Pemprov Kepri di 7 Kabupaten/Kota

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tidak mau hanya menerima laporan yang menyatakan indikator pelaksanaan kegiatan APBD 2017 seluruhnya tercapai, Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kepri akan melihat dan menggelar peninjuan secara langsung hasil kinerja pelaksanaan anggaran APBD 2017 Pemerintah Provinsi Kepri.

Ketua Pansus LKPj APBD 2017 DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar, mengatakan, pelaksanaan peninjuaan secara langsung sejumlah kegiatan tersebut akan dilaksanakan Pansus LKPF bersama 7 OPD lainnya ke-5 kabupaten/ kota di Provinsi Kepri.

"Setelah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Capaian pada masing-masing OPD di Pansus, selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan melihat secara langsung, apa benar kegiatan yang dilaporkan OPD tersebut benar-benar dilaksanakan sudah berdaya guna dan dapat digunakan masyarakat?" ujar Taba pada BATAMTODAY.COM, di DPRD Kepri, Selasa (17/4/2018).

Dari LKPj APBD 2017 Gubernur Provinsi Kepri ke DPRD, sambung Taba, dari muatan-muatan yang disampaikan Gubernur menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 menyatakan upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antarwilayah.

Selain itu juga ada pengembangan sektor maritim dan pariwiata, mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu, telah tercapai dengan baik.

Demikian juga dengan muatan RKPD tahun 2017 lainnya tentang peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan, dikatakan Nurdin juga mencapai target.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di dalam RPJMD Kepri 2016-2021, indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri tahun 2017 ditargetkan sebanyak 315 indikator dari 39 urusan.

"Sebanyak 280 indikator berstatus sangat tinggi, 18 indikator berstatus tinggi, 5 sedang, 2 rendah dan 10 berstatus sangat rendah. Dari persentase jumlah indikator kinerja RPJMD tahun 2017 tersebut yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebesar 94,60 persen," ujar Taba.

Dengan laporan pemerintah itu, sambung Tabah lagi, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk melihat secara lansung ke lapangan, khususnya 7 skala prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana RPJMD daerah.

"Dengan 30 hari masa Kerja Panjus LKPj DPRD, pelaksanaan peninjuaan oleh Pansus terhadap sejumlah kegiatan APBD 2017 itu, akan kami lakukan mulai besok ke lima Kabupaten/kota yang ada di Kepri. Dan dari peninjauan Pansus ini, nantinya menjadi sifat dan masukan DPRD pada LKPj Gubernur, dapat diterima atau tidak," ujarnya.

Editor: Udin

---