Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Fahri Pertanyakan Aturan Tour of Duty yang Diberlakukan Elit PKS
Oleh : Irawan
Minggu | 08-04-2018 | 09:04 WIB
fahri_hamzah_dpr19.gif Honda-Batam

PKP Developer

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa tidak ada ketentuan tentang Tour of Duty di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS.

Karena itu tidak diatur dalam AD dan ART menurut Fahri, pemberlakuan Tour of Duty cuma untuk melayani keinginan pimpinan saja.

"Tour of Duty itu harus diregulasi karena tidak ada ketentuan tentang itu dalam AD dan ART PKS, sehingga sebenarnya yang terjadi adalah melayani keinginan pimpinan saja," kata Fahri lewat rilisnya, Sabtu (7/4/2018).

Seperti ketika Anis Matta dulu sukses menyelamatkan partai lanjut dia, tiba-tiba dia tidak ada jabatan, dikasihlah satu tempat yang kalau di era orde baru itu isitilahnya di 'Dubeskan'.

"Dan semua tindakan DPP sekarang itu spesifik sifatnya. Pokoknya kena kepada orang-orang yang mempunyai masalah atau kritis dengan DPP atau ketahuan bertemu dengan saya atau mendengar ceramahnya Anis Matta. Itu saja dasarnya. Kader tidak diajak bicara apalagi ada ketentuan," ungkap Fahri.

Dijelaskannya, Tour of Duty itu sebenarnya teori promosi. Itu justru tidak terjadi. Orang-orang itu diganti dan tidak diberikan tempat.

"Ini sebenarnya eopimisme yang tejadi pada lembaga yang tidak komit atau memimpin PKS tidak komit pada penyelenggaraan kelembagaan dan sistem organisasi yang baik," ujarnya.

Terakhir, Fahri menjelaskan soal terminologi Tour of Duty. "Kebetulan saya kuliah dan menuntaskan studi dalam bidang mikro ekonomi dan khususnya juga mencangkup kajian soal manajemen sumber daya manusia, sehingga saya mengerti apa yang disebut sebagai Tour of Duty itu," pungkasnya.

Editor: Surya