BP Batam Terus Dorong Pembebasan Hutan Lindung Rempang dan Galang

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mendorong kawasan Rempang dan Galang terbebas dari hutan lindung. Karena saat ini Kementrian belum melepas status Rempang-Galang sebagai kawasan hutan lindung.

"Bayangkan Jembatan Rempang dan Galang sudah dibangun puluhan tahun lalu. Tujuan dibangunnya jembatan itu untuk mempercepat pembangunan di lokasi itu. Tetapi kita terkendala oleh status hutan," ujar Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Towo, Kamis (21/3/2018) sore.

Terlebih, kawasan tersebut sudah ditunjuk menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) yang akan diterapkan di Batam.

Lukita mengaku BP Batam akan berusaha semaksimal mungkin dalam pelepasan status hutan lindung Rempang-Galang. "Rempang dan Galang statusnya masih di Kementrian terkait. Dua minggu lalu kita sudah rapat, kami sampaikan keinginan kita untuk proses pelepasan hutan lindung dilakukan," ungkap Lukita.

BP Batam sangat berharap status hutan lindung di kawasan Rempang-Galang bisa dibebaskan. Agar pengembangan dan pembangunan yang sudah sejak lama diwancanakan bisa dilakukan.

Namun demikian, Lukita mengaku, pelepasan status hutan lindung Rempang dan Galang tidak mudah. Sebab, proses pelepasan juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Memang pelepasan hutan lindung tidak dibicarakan di Kementrian saja. Tetapi juga dilakukan di DPR RI. Kami menginginkan ini harus dilakukan pelepasan status hutan lindungnya. Kalau tidak Rempang dan Galang ini semakin tidak terkendali," ungkapnya.

Terbebasnya Rempang dan Galang dari kawasan hutan lindung akan menjadikan Batam sebagai daerah yang berbeda dari negara tetangga Singapura dan Malaysia.

"Batam ini ada Galang dan Rempang. Kalau hutan lindungnya dibebaskan ini akan memberikan perbedaan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Artinya Batam punya keunikan dengan negara tetangga," pungkasnya.

Editor: Gokli

---