Tokoh Mayarakat Aceh Kepri Tolak Wacana Pemerintah Pusat
Oleh : Irwan Hirzal
Rabu | 14-03-2018 | 17:39 WIB
jayadi-dan-tengku.jpg honda-batam
Dua orang tokoh mayarakat Aceh Kepri, Teungku Jayadi Nur dan Tengku Nanggrou. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemimpin Persatuan Masyarakat Aceh di Propinsi Kepri Teungku Jayadi Nur dan Tengku Nanggrou menolak wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pengelolaan Baitul Asyi untuk diinvestasikan sesuai arahan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

 

Jayadi di sela-sela ngopi bareng di seputar Batam centre, Rabu, 14 Maret 2018 mengatakan, wacana pemerintah pusat itu bertujuan ingin menginvestasikan Baitul Asyi ke sektor perhotelah dan jasa penyedia makanan jamaah haji. Jayadi menentang rencana itu. "selama ini Baitul Asyi itu tempat sakral bagi jamaah haji asal Aceh," tegas Jayadi.

Jayadi dan Nanggrou yang juga Pengurus Majelis Adat Aceh di Perantauan itu menambahkan, jika pemerintah pusat punya itikat baik ikut terlibat dalam mengembangkan Baitul Asyi, kenapa tidak lewat pemerintah Aceh saja, dengan segala kekhususan Aceh, baik secara otonom atau kekhusussanya.

Kedua tokoh masyarakat Aceh di Kepri itu mengungkapkan, surat wakaf yang menjadi pegangan Mahkamah Agung Arab Saudi adalah, Baitul Asyi itu diwakafkan ke jamaah haji asal Aceh, bukan ke Pemerintah RI.

"Pemerintah Pusat harus menghormati masyarakat Aceh terkait Baitul Asyi," tegas Ketua Permasa (Persatuan Masyarakat Aceh) dan penasehat Permasa Provinsi Kepri itu.

"BPKH harus bermusyawarah dengan pemerintah dan rakyat Aceh. Agar semuanya dapat segera dituntaskan," tegas Tengku Jayadi lagi.

Sebelumnya, sejumlah kalangan baik di Aceh maupun di Jakarta telah mengeluarkan pendapat mereka. Intinya, tanah wakaf yang berasal dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Asyi itu diwakafkan kepada rakyat Aceh.

"Dengan fakta ini saya memastikan sebutannya, bahwa tanah wakaf itu adalah hak warisan lex specialis rakyat Aceh yang berlokasi di Negara Saudi Arabia. Dan akan digunakan juga untuk kemaslahatan rakyat Aceh," tutup Ketua Majelis Adat Aceh perwakilan Provinsi Kepri itu lagi.

Editor: Dardani