Bahas Permukiman Warga di Dompak, Nurdin Minta OPD Utamakan Hak Rakyat

BATMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat saat menjalankan pembangunan di Pulau Dompak, Tanjungpinang.

"Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, haruslah juga memperhatikan hak-hak masyarakat. Dan setiap pembangunan hendaknya dapat mengutamakan apa yang menjadi hak masyarakat," kata Nurdin dalam rapat rutin bersama sejumlah OPD di ruang kerjanya, Pulau Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Senin (12/3/2018).

Penegasan tersebut disampaikan Nurdin ketika sehari sebelumnya meninjau Kampung Tanjung Siambang yang merupakan lokasi perumahan warga di Pulau Dompak. Banyak hal yang perlu diselaraskan, mengingat Pulau Dompak merupakan prioritas pembangunan karena statusnya sebagai pusat pemerintahan.

"Perlu strategi sesuai aturan tata ruang yang ada, petakan segera agar pembangunan Pulau Dompak dapat selaras dengan masyarakat setempat," lanjut Nurdin.

Sebelumnya, dari hasil pertemuan Gubernur dengan masyarakat Tanjung Siambang, sejumlah masyarakat juga sempat mengeluhkan masalah status lahan, seperti sertifikat tanah atas relokasi pemukiman rumah warga yang hingga saat ini belum dibuatkan, demikian juga pembebasan lahan.

Selain itu ada juga pembangunan jalan lanjutan (1-2 KM), penyediaan air bersih untuk 60 rumah, pembangunan Surau setempat, penyedian kontainer sampah, pembangunan balai pertemuan, memprioritaskan lampu jalan dan pembangunan Puskesmas.

Dalam kesempatan itu, atas permintaan masyarakat, Nurdin juga sempat menjanjikan sejumlah bantuan kepada warga setempat seperti bantuan boat perahu dan alat tangkap, tamabatan perahu serta kelong cacah. Kawasan pariwisata juga diharapkan diadakan peningkatan seperti pantai Tanjung Setumu dan Pantai Mak Ya.

Lalu peningktan pengembangan olahraga seperti pengadaan event olahraga.

Sekretarius Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah juga mengimbau, agar seluruh OPD yang sudah diarahkan terkait kebutuhan masyarakat Pulau Dompak tersebut segera turun ke lapangan untuk memetakan keadaan yang terjadi sebenarnya.

"Aspirasi masyarakat harus kita tindak lanjuti, tidak mungkin Pulau Dompak banyak gedung-gedung bagus tetapi disisi perumahan warga setempat seperti tidak terurus, jadi kita perlu memberikan perhatian kepada masyarakat untuk menyelesaikan hal tersebut," tegas Arif.

Terkait mengenai pengurusan sertifikat dan ganti rugi lahan warga di Dompak, Kepala Barenlitbang Naharuddin menyarankan, agar OPD yang mengurus terkait lahan di Pulau Dompak lebih berhati-hati dalam pemetaan lahan.

"Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan," ujar Nahar.

Editor: Gokli

---