BRT Bukan untuk Mencari Keuntungan, Tapi Tanggung Jawab Pemerintah

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Desember tahun 2017 lalu meresmikan moda transportasi baru, yaitu bus rapid transit (BRT) yang didapatkan dari Kementerian Perhubungan. Ada sebanyak 4 unit yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan tarif Rp2 ribu untuk pelajar dan Rp4 ribu untuk umum.

Pemko Tanjungpinang sendiri telah menganggarkan Rp60 juta pada percobaan operasi BRT di bulan Desember tersebut, dan hasilnya tidak balik modal. Menurut Kepala Dishub Tanjungpinang, Bambang Hartanto, BRT memang diproyeksikan untuk memudahkan masyarakat memperoleh transformasi yang baik, bukan untuk mencari keuntungan.

"Tidak bisa kalau bicara balik modal. Karena untuk BRT ini kita tidak menargetkan pendapatan, tapi tanggung jawab Pemerintah terhadap memenuhi fasilitas transfortasi untuk masyarakat," tutur Bambang saat diwawancarai, Selasa (6/3/2018).

Tidak balik modalnya itu kata Bambang dikarenakan tarifnya yang sangat murah, bahkan hampir sama dengan angkutan kota (angkot), padahal kelasnya bus.

"Tarifnya murah, memang penumpang untuk kelas mahasiswa ramai, sampai berdiri di dalam bus karena penuh. Tapi tetap tidak menutupi operasional," tutur Bambang.

Dan Bambang mengatakan bahwa bukan Tanjungpinang saja yang tidak dapat membalikkan modal dari operasional yang dianggarkan. Banyak juga daerah lain yang mendapatkan bantuan BRT tetap mensupport operasional dari APBD.

"Contohnya Batam juga sama, tidak balik modal. Karena ini memang sebuah tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat," kata Bambang.

Untuk diketahui, saat ini BRT melayani rute Terminal Bintan Centre (Bincen)-Senggarang dan sebaliknya. Kemudian Terminal Bincen-Dompak. Menurut Bambang, penumpang setiap harinya mayoritas dari kalangan mahasiswa.

Editor: Udin

---