Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Haripinto Desak Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Daya Beli Masyarakat Kepri
Oleh : Nando Sirait
Senin | 05-03-2018 | 13:50 WIB
haripinto-lgi1.jpg Honda-Batam
Anggota DPD RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaya. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPD RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaya menganggap Free Trade Zone (FTZ) wilayah Batam, Bintan, dan Karimun hanya sebatas sebutan saja.

"Tahun lalu perekonomian di Batam sendiri kita lihat bisa anjlok, kita tahu sendiri bahkan masyarakat menengah ke bawah bahkan hampir kehilangan daya beli karena banyaknya komoditi seperti kebutuhan pokok yang harganya sempat melambung tinggi," ujar Haripinto Senin (5/3/2018) usai melakukan reses disejumlah wilayah Kepri.

"Ini yang menjadi salah satu pertanyaan saya kemarin, apakah FTZ untuk wilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK) hanya sebatas sebutan saja," ujarnya lagi.

Untuk itu Ia meminta pemerintah daerah agar dapat menjaga daya saing wilayah Kepri dengan beberapa negara tetangga, terutama dalam sektor Industri dan Pariwisata yang tengah dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Maka salah satu faktor penting yang harus dijaga ialah daya beli masyarakat," katanya.

Menurutnya, kekhususan Kepri harus benar-benar diberikan oleh pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah harga beras yang sangat mahal saat ini.

"Masak daerah FTZ harga beras saja bisa mahal, padahal kita sendiri bisa mengimpor komoditi tersebut dari Thailand atau Malaysia yang harganya jauh lebih murah dibanding kita harus datangkan dari Sumatera atau Jawa dengan biaya transport yang tinggi," terangnya.

"Tapi pengawasan juga harus ditingkatkan, produk import tersebut juga harus benar - benar diberikan kuota dan dilarang untuk dapat keluar dari zona FTZ yang hanya sebutan ini saja," lanjutnya.

Hal ini sendiri juga pernah disampaikan kepada Kepala BP Batam, Lukita Dinansyah Tuwo. Namun keterbatasan kewenangan Kepala BP Batam, juga dinilai menjadi salah satu kendala apabila adanya kebijakan dalam merubah peraturan yang sudah berjalan saat ini.

"Kita tau ini semua kewenangan nya ada di lintas Kementrian, oleh karena itu saat ini kita mendesak Pemeritah Pusat untuk membiarkan masyarakat di Kepri agar dapat menikmati kekhususan itu," paparnya.

Editor: Yudha