Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Masih Hadapi Kendala

BATAMTODAY.COM, Tanjunginang - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah terutama dalam hal komitmen, terutama komitmen soal politik.

"Komitmen politik pemerintah belum sepenuhnya memahami pola pembangunan berkelanjutan. Komitmen politik kita masih parsial, sehingga menjadi masalah dalam implementasinya," kata Haripinto saat RDP dengan Kelompok Usaha Kecil Menengah Kota Tanjung Pinang di Ballroom Hotel Sampurna Jaya, Tanjung Pinang pada 12 Februari 2018 lalu.

Menurut Haripinto, otonomi daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk setiap daerah agar dapat terintegrasi, bukan sebaliknya malah berjalan sendiri-sendiri.

"Perlu diingat bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi komitmen nasional, tapi juga menjadi komitmen internasional. Gol utama dari pembangunan berkelanjutan harus dapat diterjemahkan ke dalam target yang nyata," katanya.

Karena itu, kata Anggota DPD Kepri ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sangat penting dilakukan.

"Seluruh pemangku kepentingan harus terus diyakinkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan adalah cara terbaik untuk mencapai pemerataan kesejahteraan," katanya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Pembangunan berkelanjutan, lanjutnya, membutuhkan ketajaman nalar dan intuisi, kecakapan dan pengetahuan, visi yang jauh ke depan dan perencanaan yang baik.

"Sehingga faktor sumber daya manusia jelas sangat berperan penting, karena pada kualitas sumber daya manusialah yang akan menentukan apakah pembangunan ke depan dapat terus berkelanjutan atau tidak," kata Anggota Komite II DPD RI ini.

Haripinto menambahkan, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukan intervensinya terhadap perekonomian. Hal itu akan berjalan seiring dengan menguatnya isu kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

"Jika kita tidak tanggap dan memahami dinamika perubahan situasi global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana mungkin kita merencanakan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Aspek pendidikan dan keterampilan oleh karenanya menjadi faktor krusial yang harus dikejar untuk terus diperbaiki," katanya.

Ia menegaskan, apabila masyarakat semakin terdidik dan terampil, maka ekonomi juga akan semakin inovatif dan produktif. Negara yang tidak memiliki inovasi dalam pembangunan ekonomi akan sulit bertahan menghadapi persaingan global dan perubahan zaman. "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama," katanya.

Editor: Surya

---