PKP

Pemerintah Diminta Tolak Tenaga Kerja Asing Tak Punya Skill
Oleh : Redaksi
Minggu | 25-02-2018 | 11:30 WIB
Muhaimin_Iskandar4.gif honda-batam
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar

BATAMTODAY.COM, Pekanbaru - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan perlunya kerja keras menghadapi neokolonialisme yang terwujud dalam bentuk aktivitas ekonomi masif dari tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, ada dua syarat penting sebagai filter.

"Soal TKA, menurut saya ada dua syarat penting sebagai filter. Pertama, apakah mereka bawa uang? Kedua, apakah mereka ahli? Kalau nggak bawa modal dan skill, pasti ditolak. Ngapain? Warga kita juga masih banyak yang menganggur. Pengangguran di tingkat sarjana saja 11,33%," kata Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2018).

Hal ini disampaikan Cak Imin saat berbicara dalam kuliah umum berjudul 'Ketenagakerjaan dan Nilai-nilai Kebangsaan di Universitas Riau, Pekanbar.

Menurut Cak Imin, Indonesia jangan hanya jadi pasar dan membiarkan SDM berkualitas diambil negara lain. Masyarakat pun diminta aktif melapor jika ada TKA yang demikian dan dianggap merugikan negara.

"Yang meresahkan itu kan yang ilegal. Sudah nggak bawa uang, nggak punya keahlian pula. Nah, itu tugas gotong royong aparat imigrasi, polisi, dan warga. Ayo laporkan," sambungnya.

Solusi lainnya adalah meningkatkan terus SDM Indonesia agar bisa bersaing dengan TKA. "Saya sedih membaca data PISA yang menunjukkan tingkat kemampuan membaca, sains, dan matematika anak-anak kita berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bahkan jauh berada di bawah standar OECD (organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan). Ini problem yang harus kita solusikan segera," tambah mantan Menakertrans itu.

Kualitas SDM Indonesia
Cak Imin menilai kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini masih jauh dari ideal atau sudah lampu 'kuning'. Baik dari aspek kualitas maupun kuantitas serapannya di dunia kerja.

"Sekitar 59,61% tenaga kerja kita adalah lulusan SMP. Dalam dunia yang serba digital seperti ini, posisi mereka kian terpinggirkan. Masalah ini belum terselesaikan, muncul lagi masalah baru. Diperkirakan akan ada 5,1 juta jenis pekerjaan bakal hilang akibat pengaruh digitalisasi," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, tepat juga jika Presiden Jokowi berniat shifting prioritas ke pembangunan SDM.

"Jadi kita ini belum sempat jadi negara industri maju, sudah diserbu digitalisasi," ungkapnya.

Untuk mereka yang pendidikan dasarnya rendah, lanjut Cak Imin, pelatihan vokasi harus dimasifkan. Tidak ada jalan lain, bahkan bagi yang potensial berwirausaha, harus ditambah dengan kemudahan akses perbankan, dukungan pasar, dan sarana produksi.

"Hulu ke hilir harus diopeni. Saya harap dana desa dan BUMDes bisa ikut mendorong peningkatan SDM. Kemendes bisa bantu mengawal di perencanaannya. Ini juga harapan presiden," tambah Cak Imin.

Kuliah umum ini dihadiri oleh Rektor Unri Prof Dr Aras Marsudi, Direktur Pascasarjana Prof DR Zulkarnaen, dan jajaran purek dan dekan. Diikuti oleh sekitar 500 mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai jurusan.

Editor: Surya