PKP

Greenpeace Minta Bank-bank di Singapura Akhiri Pembiayaan Batubara Karena Polusi
Oleh : Redaksi
Jumat | 09-02-2018 | 14:38 WIB
greenpeace11.jpg honda-batam
Aksi Anti Batubara Aktivis Greenpeace melakukan aksi di depan gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). Aksi tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan berbasis energi kotor batubara dan mengungkap fakta biaya sebenarnya industri batubara yang diklaim sebagai penopang perekonomian Indonesia. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koalisi dari sejumlah organisasi lingkungan terkemuka termasuk Greenpeace meminta bank-bank besar Singapura mengakhiri pembiayaan untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang sangat berpolusi di Asia Tenggara.

Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia Hindun Mulaika dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir ANTARA , mengatakan koalisi tersebut meliputi Greenpeace, Walhi, Friends of the Earth, Change (Vietnam), Market Forces, BankTrack dan GreenID, mengkritisi DBS yang secara diam-diam mengeluarkan sebuah kebijakan iklim baru pada 26 Januari 2018 yang sama sekali gagal menyingkirkan pembangkit listrik batubara Unlucky 7 manapun, yang direncanakan untuk pembiayaan di Indonesia dan Vietnam.

Sebanyak tujuh pembangkit listrik tenaga batubara yang diusulkan akan menghasilkan 1,5 miliar ton CO2 selama masa operasionalnya, setara dengan 30 tahun emisi tahunan Singapura.

Ia mengatakan DBS telah mendanai beberapa kesepakatan energi paling kotor dan paling kontroversial di Indonesia, seperti pembangkit Paiton 3 dan Jawa Tengah (Batang), dan sedang melihat potensi transaksi yang lebih kotor di masa depan.

Ini, menurut dia, adalah bencana bagi iklim dan polusi, juga bagi reputasi DBS. Agar DBS dapat hidup sesuai dengan retorikanya sebagai bank yang berkomitmen pada masa depan yang sehat di wilayah Indonesia, maka mereka harus menghentikan pendanaan batubaranya dan beralih pada investasi di energi bersih.

Direktur Eksekutif CHANGE Vietnam Hong Hoang mengatakan DBS tampaknya berpikir orang Eropa pantas mendapatkan udara dan energi yang bersih, sementara orang-orang di Vietnam dan Indonesia mendapatkan teknologi bahan bakar fosil yang ketinggalan zaman dan polusi. Standar ganda ini merupakan penghinaan yang menginginkan kesempatan untuk berkembang dengan bersih dan memotong blunder energi kotor dunia Barat.

"Vietnam memiliki beberapa potensi terbesar di planet ini untuk energi terbarukan. Inilah masa depan kita, bukan energi pencemaran yang tua, yang ditolak oleh belahan dunia lainnya," ujar dia.

Direktur Eksekutif Market Forces Julien Vincent mengatakan pembiayaan DBS kepada pabrik batubara berisiko menciptakan hinaan bagi Pemerintah Singapura yang baru-baru ini mengumumkan 2018 sebagai Tahun Aksi Iklim.

"Fakta bahwa DBS sedang mempersiapkan pembiayaan sebuah pembangkit listrik tenaga batubara baru di Vietnam, PLTU batubara Nghi Son 2, hanya beberapa minggu setelah melepaskan kebijakan ini, menunjukkan betapa tidak efektifnya itu kebijakan tersebut," lanjutnya.

Sumber: ANTARA
Editor: Yudha