Mendagri Pastikan Blangko E-KTP Mencukupi
Oleh : Redaksi
Kamis | 08-02-2018 | 15:26 WIB
Tjahjo241.jpg honda-batam
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Dok BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan jumlah blangko KTP elektronik cukup untuk dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Blangko tercukupi," kata Menteri Tjahjo di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, seraya menambahkan bila ada daerah yang kekurangan blangko KTP elektronik, tinggal meminta ke Kementerian Dalam Negeri, agar segera dikirim.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa perekaman data KTP elektronik sudah mencapai 97,4 persen di seluruh Indonesia.

"Kita masih punya PR, 2,6 persen untuk menuntaskan capaian. Masalah masih ada," kata dia.

KTP elektronik penting untuk melengkapi data kependudukan yang dibutuhkan berbagai pihak. Ia menyatakan, hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri sudah menjalin kerja sama dengan 885 lembaga terkait data KTP elektronik. "Capaian yang menggembirakan," ucapnya.

Kementerian Dalam Negeri juga sudah memberikan akses kepada Ditjen Imigrasi untuk mengakses data NIK untuk paspor. Begitu pula KPU di 514 kabupaten kota dan 31 provinsi, sudah bekerja sama dalam penggunaan data.

"Sehingga bisa buka grafis, tidak ragu penduduk awal ada di mana. DPPP lebih sinkron harmonis. Sehingga tidak ada lagi yang tidak dapat pergunakan hak pilihnya," tutur dia.

Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tema Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Menuju Sukses Pikada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Batam.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menyatakan Dukcapil adalah instrumen utama pemerintahan provinsi dan kabupaten.

"Tidak main-main, data yang digunakan berasal dari Dukcapil. Sekali salah, bisa timbulkan efek kekacauan. Kesuksesan pilkada ditentukan kerja Dukcapil," ujarnya.

Bila Dukcapil memberikan data yang salah ke KPU, maka itu bisa menjadi sumber kesalahan kepemimpinan.

Sumber: ANTARA
Editor: Yudha