Presiden Setujui Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Oleh : Redaksi
Kamis | 11-01-2018 | 10:50 WIB
Sekretaris-Kabinet-Pramono-Anung.jpg Promo PKP
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bakal berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia menyatakan, pembentukan lembaga ini akan selesai selama satu pekan.

Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo menyetarakan unit tersebut setingkat kementerian.

Hal itu disampaikan Pram usai rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB Asman Abnur di Kemsetneg, pada Rabu (10/1) malam.

"Secara prinsip Presiden telah memberikan persetujuan dan kami segera menyelesaikan hal ini secepatnya. Insya Allah akan kami selesaikan satu minggu," ujar Pram di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan, awalnya UKP PIP berada di bawah Presiden namun tetap berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet. Tetapi, setelah disetarakan setingkat menteri, BPIP sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyetaraan ini, kata Pram, akan mengubah struktur melalui penambahan wakil kepala serta sekretariat utama (sestama) melalui seleksi Tim Penilaian Akhir (TPA) agar mandiri menggunakan anggaran.

"Anggaran tidak terlalu berubah banyak tetapi ideologi ini sangat diperlukan untuk jangka panjang," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

Setelah dibahas sekitar satu bulan, ia menyatakan, BPIP diharapkan bekerja jauh lebih optimal sebab bakal memiliki kewenangan mengoordinasikan dengan kementerian lain.

Sebelumnya, Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, penyetaraan unitnya setingkat kementerian disetujui presiden atas pertimbangan yang matang. Menurutnya, kesepahaman semua pihak terkait ideologi merupakan keselamatan bagi Indonesia. Karena itu, UKP PIP nantinya mengoordinasikan seluruh lembaga termasuk setingkat menteri.

Menurutnya, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk segera menyelesaikan seluruh draf dan berkas yang diperlukan sehingga penyetaraan dapat dilakukan segera mungkin.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli


BNN-KEPRI