Beras Oplosan Juga Banyak Beredar

DPD RI Temukan Beras Illegal dari Vietnam dan Thailand di Pasar-pasar Batam
Oleh : Irawan
Minggu | 07-01-2018 | 09:00 WIB
beras-oplosan-lingga1.jpg
Ilustrasi beras oplosan dari beras illegal

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau (Kepri) Djasarmen Purba menegaskan beras ilegal dari Vietnam dan Thailand, serta beras oplosan masih banyak didapati di pasar-pasar di Kota Batam.

"Sembilan bahan pokok (sembako), terutama komoditi beras, ada di pasar-pasar Batam, didapati adanya beras impor illegal dan bahkan beras oplosan. Beras beras ilegal ini ditengarai terutama dari Thailand dan Vietnam," kata Djasarmen, Sabtu (6/1/2018).

Kondisi ini, menurut Djasarmen, mengakibatkan kerugian dari konsumen karena harus membayar dengan harga yang sama tetapi kualitas yang berbeda.

Akibatnya jumlah konsumsi terhadap beras produksi lokal menjadi tertekan dan menurun karena beras impor lebih banyak ditawarkan oleh distributor dan retailer mengingat perbedaans harga yang besar.

"Kondisi harga beras import yang sangat murah ini ditengarai karena adanya penambahan zat tambahan dan berbahaya terhadap beras yang diimpor dan di oplos ke beras lokal, sehingga terlihat sepintas lalu setara dengan kualitas beras lokal," katanya.

Menurut dia, masalah pangan terutama sembako seperti beras, merupakan sepenuhnya dibawa kendali pemerintah pusat, termasuk masalah pengawasan.

Sebab, pngan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

"Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Sehingga pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Diharapkan dengan tersedianya pangan yang terjangkau, maka dapat meningkatan daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Djasarmen mengusulkan penguatan peranan Bulog seacara nasional terutama di Kepulauan Riau yang mendesak segera dilakukan, karena berbatasan dengan beberapa negara.

Penguatan baik sebagai stock buffer, juga sebagai pelaku bisnis. Baik dalam fungsi public service offering PSO), maupun layanan komersial korporasi.

"Produk produk yang dilayani, terutama sembako, seperti jagung, kedelai, minyak goreng dan daging mesti diperkuat dan terpasok diseluruh jaringan rumah pangan kita (RPK) di seantero jagat nusantara. Dan memungkinkan kekuatan stabilisasi BULOG menjadi benar-benar mayoritas, katanya.

Djasarmen menambahkan, negara harus hadir untuk memerangi perilaku penyelundupan dan pengoplosan beras yang dilakukan oleh pengusaha hitam di Kepri, khususnya Batam.

"Negara berusaha keras dalam hal menjaga harga dan pasokan beras baik pembeli beras dan petani khususnya, tetapi kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengusaha tertentu. Rakyat dirugikan, karena harus membayar harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya," tegas Djasarmen.

Kondisi ini juga mengakibatkan menurunnya konsumsi dan serapan terhadap beras lokal hasil budi daya petani nasional, karena pasaran ditekan oleh produk beras oplosan tersebut.

"Kharakteristik Kepri sebagai wilayah perairan dan berbatasan dengan Negara luar berakibat pada tingginya angka penyelundupan, pengoplosan beras. Beras illegal yang dioplos ternyata tetap dijual dengan harga yang cukup tinggi," katanya.

Editor: Surya