Komisi IV DPRD Kota Batam Minta Rumah Sakit Pemerintah Dijaga Satpol PP
Oleh : Irwan Hirzal
Kamis | 07-12-2017 | 09:26 WIB
Sekurity-Protes11.gif
Saat sekurity RSUD Embung Fatimah protes empat bulan tak digaji. (Foto: Yosri)

BATAMTODAY.COM, Batam - Permasalahan di menejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batuaji, Kota Batam, tampaknya tidak ada henti-hentinya. Setelah tenaga medis dan para dokter spesialis tidak digaji beberapa bulan lalu, kali ini para sekurity rumah sakit pemerintah itu melakukan aksi demo.

Aksi itu setelah RSUD Embung Fatimah tidak membayar gaji para sekurity sejak Mei 2017 hingga saat ini. Sehingga Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sialoho sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Ini ada yang tidak beres. Bagaimana mereka bisa menjaga aset dengan baik. Sementara kesejahtaraan dan hak berupa gaji tidak diterima mereka," ujar Udin Rabu (06/2017) sore.

Udin mengatakan, pada tahun 2017 RSUD tidak mengajukan anggaran untuk menggaji para sekurity. Padahal sebagai rumah sakit berplat merah, RSUD harus memperdayakan petugas pengamanan daerah Satpol PP Batam, sebagai BKO.

Di samping itu, Satpol PP pun berfungsi sebagai pengamanan aset daerah, pengamanan area publik milik pemerintah dan penegakan Perda. RSUD merupakan aset daerah yang bisa dijaga oleh Satpol PP.

"Kami minta Satpol PP jaga RSUD agar memaksimalkan fungsinya, karena RSUD itu instansi plat merah. Wajar Satpol PP yang jaga, dan seharusnya gaji security itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan Satpol PP," ujarnya.

Sehingga fungsi satpol PP di Batam katanya lagi, bisa dimaksimalkan. Seperti halnya Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Sekupang, yang memberdayakan petugas keamanan kepada Ditpam.

"Kenapa tidak Satpol PP saja yang diberdayakan, sehingga mereka merasa diperhatikan. Jadi mereka juga tidak bingung mau mengerjakan apa. RSUD pun seolah-olah tidak membutuhkan tenaga mereka," pungkasnya.

Editor: Udin


BNN-KEPRI