Konsolidasi Investasi Penanaman Modal

DPRD Kepri Dukung Penuh Langkah Pemprov Tingkatkan Investasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi saat ini, DPRD Kepri mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar meningkatkan investasi di Provinsi Kepri.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Hotman Hutapea saat menghadiri acara konsolidasi investasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Batam, Selasa (28/11/2017).

"Sebab tanpa dorongan semua pihak, kondisi ekonomi di Kepri akan semakin terpuruk. DPRD terus mendorong penuh langkah yang diambil Pemprov Kepri dalam meningkatkan investasi di Kepri ini," kata Hotman Hutapea.

Menurutnya, semakin ketatnya persaingan sebagai tujuan investasi saat ini, jika tidak dibarengin dengan pelayanan dan jaminan peraturan, akan membuat Kepri kalah dengan negara-negara tetangga yang saat ini terus berbenah memperbaiki pelayanannya.

"Seperti Vietnam dan Kamboja, saat ini tidak hanya menawarkan pelayanan yang cepat, Tetapi juga berbagai kemudahan regulasi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, DPRD juga meminta Pemprov Kepri agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, khususnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). "Kami berharap BKPM terus memandu Pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kepri. Saya yakin, ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam menarik investasi ke sini," tegas Hotman.

Di tempat yang sama, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTP) Azman Taufik mengatakan trend ekonomi saat ini mulai membaik. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya peringkat dalam realisasi investasi.

"Kemarin kita peringkat puluhan. Sekarang sudah belasan. Kami akan terus sisir investasi tidak hanya di Batam Bintan Karimun, tapi juga di kabupaten-kabupaten lainnya," kata Azman.

Azman menambahkan, bahwa beberapa waktu lalu investor banyak mengeluhkan soal lambannya pengurusan perijinan di Kepri. Penyebabnya karena masih belum singkronnya antara satu satu satu organisasi perangkat daerah. "Kalau lambat, mungkin karena masalah teknis. Antara satu OPD dengan OPD kadang masih belum singkron," kata Azman.

Perbaikan pun sudah dilakukan dengan membuat standar operasi pelayanan (SOP). Sehingga, nantinya, investor yang akan menanamkan modal akan lebih mudah dan lebih cepat. "Misalnya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Sehari dua hari sudah selesai," klaim Azman.

Editor: Yudha

---