Biaya Operasional dan Beasiswa Kemitraan Meningkat

Fraksi Golkar Sorot Penggelembungan Dana Disdik Kepri di APBD 2018

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penggelembungan biaya operasional aparatur dan biasiswa kemitraan Dinas Pendidikan Kepri di APBD 2018 menjadi sorotan Fraksi Golkar. Pengalokasian dana tersebut dinilai belum mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan secara ril di lapangan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kepri, Rizki Faisal, yang juga anggota Fraksi Golkar kepada wartawan di Tanjungpinang, Selasa (21/11/2017). Ia mengatakan, rencana alokasi dana ke Disdik Kepri itu cenderung lebih banyak digunakan untuk biaya operasional pegawai.

"Infrastruktur sarana belajar sekolah-sekolah di sejumlah daerah di Kepri belum memadai dan masih sangat minim. Ini fakta di lapangan," kata Rizki Faisal.

Ia juga mengatakan, setiap tahun ajara baru selalu ada masalah, khusus SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepri. Ruang kelas baru dan sumber daya manusia di masing-masing sekolah masih kurang.

"Di Batam, hapir setiap tahun penerimaan siswa baru kisruh, dan hal ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri ke depan," ujarnya.

Rizki menambahkan, Golkar meminta agar Dinas Pendidikan Kepri memperhatikan pembangunan sarana prasaransa pendidikan, khususnya gedung sekolah serta ATK bagi siswa, di sejumlah daerah dan pulau di Kepri.

"Khusus di Batam kami mengusulkan pembangunan dua unit sekolah baru (USB). Rencana pembangunan tersebut akan diwujudkan lewat APBD Kepri tahun anggaran 2018 mendatang," katanya.

Pembangunan dua USB di Batam itu, tambah Rizky, akan diadakan di Tanjungriau dan Batuaji.

• Baca juga: Sejumlah Fraksi di DPRD Kepri Tolak Proyek Multiyears Gurindam 12 Tanjungpinang

Fraksi Golkar juga sorot dana beasiswa kemitraan Disdik Kepri mencapai Rp 4 miliar.

Selain dana operasional aparatur dinas pendidikan yang terindikasi setiap tahun selalu mengelembung, Fraksi Golkar juga menyoroti besaran alokasi dana beasiswa kemitran sebanyak Rp4 miliar, yang lebih besar dibandingkan beasiswa umum Rp2 miliar.

"Alokasinya dana beasiswa kemitraan untuk 5 orang di RAPBD 2018 Rp4 miliar, sementara beasiswa umum untuk ribuan orang mahasiswa yang kurang mampu di Kepri hanya Rp2 miliar," kata Asmin Patros, anggota DPRD Kepri yang juga anggota Fraksi Golkal saat membacakan pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2018 di DPRD Kepri.

Fraksi Golkar juga menilai pengalokasiaan dana beasiswa Kemitraan yang lebih besar dibanding dana beasiswa umum serta dana Operasional yang setiap tahun "gemuk" sementara peningkatan sarana prasaran pendidikan di Kepri masih minim sarat dengan ketimpangan,

"Oleh karena itu, kami dari Fraksi Golkar meminta agar Gubernur dapat memperhatikan hal tersebut di RAPBD 2018 Kepri ini," kata Asmin.

Selain itu, Fraksi Golkar sebelumnya juga menolak proyek multiyears Gurindam 12 Tanjungpinang yang menalan dana Rp530 miliar.

Editor: Gokli

---