Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BKPSDM Kepri Ajukan 6 Nama Calon Plt Wali Kota Tanjungpinang
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 21-11-2017 | 16:38 WIB
BKSDM-Firdaus1.gif Honda-Batam

PKP Developer

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kepri, M. Firdaus. (Foto: BKSDM Kepri)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepri, mengajukan 6 orang nama pejabat selon II Pemerintah Provinsi untuk dipilih menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tanjungpinang menggantikan Lis Darmansyah yang masa tugasnya akan berakhir pada Januari 2018.

Kepala BKDSDM Kepri, M. Firdaus mengatakan, 6 orang lebih nama pejabat eselon II Provinsi Kepri yang diajukan terdiri dari Asiten dan Kepala OPD yang memenuhi syarat umum dan teknis serta krateria, klasifikasi kompetensi, pengalaman dan back ground pendidikan yang dimiliki masing-masing pejabat.

"Saat ini berkas administrasi masing-masing sudah di Sekda. Dan untuk memilih 3 pejabat yang akan diajukan, menjadi kewenangan Gubernur," sebutnya.

Khususnya mengenai kepangkatan, tambah Firdaus, sejumlah pejabat eselon II tersebut merupakan pejabat senior di Kepri dan sebelumnya telah menjabat beberapa kali di OPD, memiliki kepemimpinan managerial. Syarat lain, pejabat yang diajukan juga harus mengerti dan memahami kultural dan budaya masyarakat kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Sekda dan Gubernur nantinya akan memilih 3 nama calon Plt Wali Kota yang akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri, untuk di SK kan dan dilantik sebelum masa jabatan Wali Kota habis.

"Dari 3 nama yang diajukan Gubernur nantinya akan di SK kan Mendagri 1 orang, yang selanjutnya dilantik Gubernur atas nama nama Mendagri," sebutnya.

Ia menuturkan, tugas utama Plt Wali Kota menyukseskan pelaksanaan Pilwako sampai terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif. Juga bertugas melaksanakan tatalaksana administrasi pemerintahan.

"Tapi untuk urusan yang sifatnya strategis tidak bisa diambil keputuskan dan harus dikoordinasikan dengan Gubernur," ujarnya.

Editor: Yudha