Butuh Dana Rp7 Triliun

DPD Desak Pemerintah Pusat Wujudkan Pembangunan Jembatan Babin
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 15-11-2017 | 10:14 WIB
DPD-RDM1.jpg
Sejumlah Anggota DPD peserta Regional Diplomatic Meeting (RDM) foto bersama Gubernur Nurdin Basirun dan peserta lainnya di Gedung Daerah Tanjungpinang. (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan sangat mendukung pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam-Pulau Bintan (Babin) di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan kondisi letak giografis Provinsi Kepri yang 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan, sangat membutuhkan infrastruktur bangunan jembatan Babin dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara merata di Kepri.

"DPD RI sangat mendukung, pembangunan jembatan Batam - Bintan ini, hingga Propvinsi Kepri yang terdiri dari kepualuan dan dipisahkan laut, dapat terhubung dan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri untuk lebih maju," ujar Wakil ketua DPD RI, Damayanti Lubis, kepada sejumlah wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (14/11/2017).

Damayanti juga mengatakan, dengan program pembangunan yang mengutamakan infrastruktur oleh Presiden, bukan sesuatu hal yang sulit bagi Pemerintah Pusat, untuk segera merealisasikan pengalokasian anggaran APBN untuk pembangunan jembatan Batam dan Bintan tersebut.

DPD RI, tambah Damayanti, akan mendorong Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pengalokasian anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur jembatan Babin di Kepri atau dilaksanakan dengan program lainya dalam mewujudkan pembangunan jembatan Batam dan Bintan itu.

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPD RI Bahar Ngitung. Ia mengatakan, pemerintah pusat harus merealisasikan pengalokasian dana APBN untuk pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau ini, karena hal itu sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Karena Indonesia akan dinyatakan maju, kalau daerah-daerah garis terdepan yang berbatasan langsun gdengan negara tetangga seperti Kepulauan Riau maju," jelas Bahar.

Senator asal Sulawesi ini juga mengatakan, kalau mau berkaca tentang kemajuaan Indoenesia, Pemerintah Pusat harus melihat daerah terdepan dahulu, seperti Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Sigapura.

"Kami dari DPD RI sangat mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan ini, sebagai akses antar pulau dalam meningkatakan roda ekonomi, hingga tidak ada lagi rentang kendali yang jauh maupun kesenjangan antara pembangunan di Batam dan Pulau Bintan," ujarnya.

DED Telah Disiapkan, Pembangunan Jembatan Babin Butuh Dana Rp7 Triliun

Terpisah, GUbernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri telah mengajukan program pembangunan jembatan Babib Kepri melalui Bapenas pada Musrembang Nasional sejak satu tahun lalu. Selain telah menyerahakan Design Enggenering Detail (DED) Jembatan, alokasi dana pembangunan jembatan Batam-Bintan ini, hanya membutuhkan dana Rp7 triliun.

"Alokasi dana pembangunan infrastruktur dari APBN untuk wilayah Sumatera mencapai Rp100 triliun. Kita hanya butuh Rp7 triliun dan sangat kecil dibandingkan dengan alokasi dana pembangunan jembatan dan tol di daerah lainya," ujar Nurdin.

Untuk mendorong pengalokasiaan anggaran dan pembangunan infrastruktur jembatan Batam-Bintan dengan panjang belasan kilometer itu, Pemerintah Provinsi Kepri, kata Nurdin terus mengajukan dan meminta dukungan pengalokasian anggaran pada DPR RI serta DPD RI.

"Mudah-mudahan kita sama-sama bedora dan mendukung, hingga pembangunan jembatan ini dapat terealisasi," harapnya.

Editor: Gokli


BNN-KEPRI