Pemprov Kepri Setujui Ranperda Pencegahan Korupsi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Pedoman konsultasi dan supervisi dalam rangka pencegahan korupsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan melalui Paripurna di Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Rabu (8/11/2017).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadhillah dihadapan para Anggota DPRD yang hadir menyampaikan, Pemprov Kepri pada prinsipnya menyambut baik Ranperda tersebut dilanjutkan menjadi Perda. "Mudah-mudahan dapat memberikan pedoman bagi pembangunan daerah," singkatnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Pedoman konsultasi dan supervisi dalam rangka pencegahan korupsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada Gubernur Kepri. Penyampaian usulan Ranperda inisiatif tersebut dilaksanakan melalui Paripurna di ruang Balairung Kantor DPRD, kawasan Dompak, Senin (6/11/2017) siang kemarin.

Juru bicara inisiator DPRD Kepri, Syarafuddin Aluan memaparkan, tindak pidana korupsi memikiii dampak luas dalam pembangunan. Betapa tidak, kejahatan korupsi menjadi kejahatan mengakar dalam sistem pemerintaban Indonesia. Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Mengawali dimulainya era reformasi 19 tahun lalu, maka dikeluarkan lah UU Nomer 28 tahun 1999 tenyanh penyelenggaraan negara yang bersih dan tanpa korupsi. Kendati demikian, sampai dengan saat ini kejahatan korupsi masih bayak terjadi dalam puusat dan daerah.

"Semua pemberitaan tidak luput dari tindak kirupsi. Kejatahan tersebut seakan sudah mewabah di sistem Pemerintahan," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Politisi PPP ini, harus ada upaya nyata dalam pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khusus tersebut. Salah satunya dengan melakukan pendampingan khusus antara pemerintahan dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk itu, usulan Ranperda ini meruapakan kepedulian untuk mendukung semangata Presiden yang gencar melakukan pembangunan dan memangkas praktik korupsi. Sehingga, pembangunan dapat dirasakan secara utuh dan menyeluruh.

"Dengan ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejati Kepri yang juga telah berinisiatif dalam aturan pendampingan dalam rangka mencegah praktik korupsi," katanya.

Diharapkan, dengan adanya Perda ini akan terwujud sinergitas antara instasi pengawasan korupsi. Selain itu, guna meningkatkan unsur dan koordinasi antara TP4D.

"Provinsi kepri sudah 7 tahun meraih predikat Opini WTP. Ini merupakan prestasi yang harus diprtahankan. Namun harus dilaksabakan dengan upaya meminimalisir kesalahan yang ada," terang Syarafudin.

Editor: Yudha

---