Banner TJP

Batamtoday.com | Lahan Kampung Tua Diserobot, Ribuan Warga Tanjunguma akan Geruduk BP Batam

Lahan Kampung Tua Diserobot, Ribuan Warga Tanjunguma akan Geruduk BP Batam

batamtodaY-ganti-foto-3.jpg

BATAMTODAY.COM, Batam - Warga kampung tua Tanjung Uma akan menggelar aksi demo besar-besaran menyusul kepemilikan lahan seluas 152 hektar yang dimiliki PT Cahaya Dinamika Harum Abadi (CDHA) di atas koordinat kampung tersebut seluas 180 hektar.

Massa sekitar 3.000 orang yang merupakan penduduk asli kampung tua Tanjung Uma, akan menggelar aksi pada Senin (7/10/2013) mendatang dengan tiga sasaran yakni BP Batam, Pemko Batam dan DPRD Batam.

Raja Harum, tokoh masyarakat dan juga sebagai koordinator aksi demo nanti menyampaikan, PT CDHA telah mengklaim memiliki surat lahan dalam kordinat kampung tua Tanjung Uma yang sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota Batam tahun 2004.

"Kampung tua Tanjung Uma ditetapkan pada tahun 2004 melalui SK Wali Kota, sementara batas koordinatnya ditetapkan pada tahun 2012. Dalam batas koordinatnya itu ada sekitar 180 hektar, tapi saat ini ada satu perusahan yang mengklaim mempunyai lahan di dalam koordinat Kampung tua Tanjung Uma. Kami sebagai masyarakat asli Tanjung Uma, mengharamkan ada perusahan atau PT dalam lokasi kampung kami," ujar Harum kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (4/10/2013).

Aksi yang akan digelar, tambahnya meminta kepada BP Batam dan Pemko Batam segera membatalkan surat-surat kepemilikan lahan perusahan atau PT CDHA di atas kampung tersebut.

"Saya dan seluruh warga Tanjung Uma mengharamkan kampung tua dimiliki oleh perusahaan. Saya minta BP Batam dan Pemko Batam melakukan tindakan pembatalan surat-surat yang dimiliki oleh  PT CDHA yang sudah mengklaim lahan di dalam kordinat kampung tua Tanjung Uma adalah miliknya," kata kakek kelahiran tahun 1942 di Tanjung Uma.

Aksi ini akan didukung oleh mahasiswa di Batam, AMUK KEPRI. Aktivis mahasiswa, Umar yang juga warga asli kampung tua Tanjung Uma menyampaikan, sejak tahun 70-an, pemilik lahan di kampung itu telah membayar PBB hingga kini.

"Tetapi, meski sudah dari tahun 70 membayar PBB, sampai saat ini tidak ada secarik kertas pun surat yang menyatakan lahan atau rumah yang kami tempati itu dari pemerintah. Sementara sudah banyak perusahan atau PT yang mengklaim mempunyai lahan di Kampung Tua Tanjung Uma. Kami Amuk Kepri bersama warga minta kejelasan dari BP Batam dan Pemko Batam," ujarnya.

Editor: Dodo

Share on Google+