Banner TJP

Tak Ada Sosialisasi, Program KBS di Bintan Justru Membingungkan

Indra-setiawan-DPRD-Bintan1.gif

TANJUNGUBAN, batamtoday - Program Kartu Bintan Sejahtera (KBS) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dinilai hanya merupakan proyek pemaksaan kehendak. Pasalnya, sosialisasi minim hingga berbagai persoalan pun bermunculan sejak program tersebut diterapkan.


Indra Setiawan, anggota Komisi III DPRD Bintan, menuturkan, sejak awal program KBS akan diluncurkan, DPRD Bintan sudah mengendus ketidakberesan pelaksanaan program KBS ini di lapangan. Karena, tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan masyarakat program tersebut dijalankan 

"Kalau sekarang justru dewan binggung masalah aturan penganggaran program KBS. Tujuan awal untuk lebih  mempermudah dan mensejahterakan masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua jadi binggung, yang ada hanya mimpi," kata Indra kepada batamtoday di Tanjunguban, Senin (22/7/2013). 

Politisi PDIP mengungkapan, ada masalah dalam pencairan atau klaim anggaran tersebut karena sampai saat ini seperti kepala sekolah, Puskesmas dan lainnya  tidak memahaminya akibat tidak adanya sosialisasi. "Kalaupun masyarakat menanyakan ke dewan, kita pun ikut binggung karena dalam program ini dewan berbeda konteks dengan pemerintah," tegasnya.

Walaupun demikian, katanya, DPRD Bintan akan tetap mengejar permasalahan tersebut dan akan segera melakukan dengar pendapat dengan dengan seluruh instansi yang terkait dengan program KBS.

Sementara itu Udin, warga kampung Mentigi, Kelurahan Tanjunguban, menerangkan, sampai saat ini KBS memang belum berjalan di lapangan, baik masalah program KBS pendidikan dan juga kesehatan. 

"Pihak sekolah binggung saat ditunjukkan kartu KBS karena merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah," ungkapnya Udin. 

Dijelaskan, akibat belum adanya kejelasan KBS ada berbagai kejadian di lapangan. Seperti phak SMPN 11 Bintan telah mengambil kebijakan, apabila ada orang tua murid yang menggunakan kartu KBS, maka masalah pembayaran seragam sekolah bisa dicicil oleh orang tua. 

"Kita berharap pemerintah bisa memberikan kejelasan, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban akibat kebijakan yang tidak jelas ini," tegasnya.  (*)

Editor: Dodo

Share on Google+