Banner TJP

Warga Minta Kompensasi Rp5 Juta, Pengelola PLTU Tanjungkasam Pikir-pikir

pltu-bongkar-batu-bara.jpg

BATAM, batamtoday - Dalam pertemuan telah digelar warga RW 02 Teluk Nipah, Telaga Pungggur bersama pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungkasam, pihak PLTU masih pikir-pikir untuk memberikan biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp5 juta per 1 KK dari 170 KK yang telah mengajukan ke manajemen.


"Dalam pertemuan tadi belum ada kata sepakat. Manajemen kembali minta waktu," ujar Alimun, Ketua RT 01 RW 02 Teluk Nipah, usai mengikuti pertemuan yang berlangsung tertutup di kawasan PLTU, kemarin.

Sebesar Rp5 juta per 1 KK yang diajukan, menurutnya, jumlah itu tidak sebanding dengan dampak pencemaran udara dari aktivitas bongkar muat batu bara PLTU tersebut.

Sebelumnya, kata Alimun, warga meminta biaya kompensasi kepada manajemen PLTU sebesar Rp25 juta untuk 1 KK. Namun manajemen PLTU sanggub membayar kompensasi hanya Rp1 juta per KK. Tawar menawarpun terjadi yang dihadiri sebanyak 50 hingga 60 orang warga yang terdri dari RT 01 dan RT 02 di RW 02 Teluk Nipah, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa.

"Kalau hanya Rp 1 juta per KK, mana cukup utuk mengganti kerugian kami akibat debu itu. Warga yang berjualan warung nasi selama beroperasi PLTU ini terpaksa merugi. Bahkan sudah dua bulan juga kami terkena dampak debu ini, hampir setiap hari mungkin membersihkan lantai dan halaman rumah," ujar Alimun.

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut pihak PLTU berjanji akan mengurangi dampak debu yang timbul akibat adanya aktivitas bongkar muat batu bara tersebut.

"Selain itu, mereka berjanji akan mengurangi dampak debu. Ya kita lihat saja nanti ke depannya. Kalau sekarang memang sudah agak berkurang karena cuaca hujan beberapa hari ini. Dalam pertemuan selanjutnya pun, kami berencana tidak mengikutsertakan warga lagi. Hanya perwakilan dari warga saja," katanya kembali.

Namun hingga saat ini pihak manajemen PLTU maupun pejabat PLN yang mewakili pihak PT TJK Power sebagai pengelola PLTU Tanjung Kasam milik BUMN tersebut belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut.

Share on Google+