Banner TJP

Pemerintah Terbitkan Tiga PMK untuk Kawasan Bebas

pelabuhan-tanjung-priok.jpg

BATAM, batamtoday - Pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang aturan pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) sebagai tindak lanjut dari PP FTZ No.10/2012.


Erwin Situmorang, Kabid Penerimaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam, menyebutkan tiga peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/PMK.04/2012 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.


Kemudian PMK No.47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan pebas dan pelabuhan pebas dan pembebasan cukai.


Lalu PMK No.62/PMK.03/2012 tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa pena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas.


Menurut Edwin, peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang ada di PP FTZ No.10/2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai yang diterbitkan pada awal tahun ini.


"Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan ke KPBPB ke daerah pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan yang diatur di PMK No.47/2012 dan pemberitahuannya di PMK No.48/2012. Sementara perpajakannya diatur di PMK No.62/2012," paparnya usai sosialisasi PMK di Hotel Harmoni One, Selasa (9/10/2012).


Ia mengatakan sehubungan    .....(halaman selanjutnya)

Share on Google+ Batamtoday .com

Iklan-Batamtoday