JAKARTA, batamtoday - Senator asal Kepulauan Riau Aida Z Ismeth mengatakan, banyak regulasi yang dikeluarkan ternyata menghambat daerah untuk berkembang, akibat otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.

"Misalnya soal alokasi lahan yang hingga saat ini hingga saat ini harus menunggu hasil sinkronisasi tim yang dibentuk oleh Kemendagri dan Kemenhut yang belum menemukan titik temu," kata Aida di Jakarta kemarin.

Anggota Komite I DPD RI ini menilai regulasi tersebut telah merugikan masyarakat di daerah. "Hal ini jelas merugikan masyarakat di daerah karena banyak dampak yang timbul akibat belum selesainya pembahasan rencana tata ruang dan wilayah tersebut," katanya.

Aida kemudian mencontohkan salah satu dampak regulasi yang menghambat daerah untuk berkembang adalah, hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. ATB (PDAM Batam) selaku pihak yang menyalurkan distribusi air kepada masyarakat, tidak berani menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang tinggal di daerah zona abu-abu karena lahan tersebut belum dialihfungsikan dan mendapat persetujuan dari kementerian kehutanan.

"Kita ambil contoh, air bersih yang seharusnya menjadi hak warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidupnya tidak mampu mereka dapatkan dengan alasan bahwa atb (PDAM Batam) tidak berani menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat yang tinggal di daerah zona abu-abu. Begitu juga pemerintah tidak berani mengalokasikan pembangunan infrastruktur seperti jalan di daerah-daerah tersebut," katanya.