JAKARTA, batamtoday - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menegaskan, pengunduran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di 43 kabupaten/kota dan provinsi pada 2014 baru sebuah gagasan. Sebab, pengunduran pelaksanaan pemilukada 43 daerah nantinya masih akan dibahas dengan Komisi II DPR.

"Kita kan lagi membahas undang-undang kepala daerah dengan DPR. Jadi ya tergantung dengan undangan DPR saja," kata Gamawan di sela rapat koordinasi tingkat menteri terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), di Kemenkokesra, Jumat (3/8/2012).

Menurut dia, pengunduran pelaksanaan pemilukada 43 daerah merupakan ide dan gagasan agar tahun 2014 rakyat tidak terlalu disibukkan dengan banyaknya pemilihan. Karena, sebagaimana diketahui, KPU telah menetapkan tahapan Pemilu 2014, yakni pemilu legislatif (pileg) pada 9 April 2014 dan pemilu presiden (pilpres) pada 9 Juli 2014.

"Pemilihan legislatif DPR, DPRD, DPD, kemudian milih presiden, tambah lagi milih gubernur, tambah lagi milih bupati. Jadi bisa jenuh masyarakat dengan tahun yang sama empat kali melakukan pemilihan," tandas Gamawan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengungkapkan, daerah yang pelaksanaan pemilukadanya diundur mencakup 43 daerah. Rinciannya, tingkat provinsi dua daerah yakni di Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Timur. Adapun tingkat kabupaten berjumlah 43 daerah dan kota sembilan daerah.

Pengunduran pelaksanaan pemilukada di 43 daerah sendiri sebagaimana dikemukakan Reydonnyzar mengacu pada peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Dalam PP itu disebutkan tidak boleh ada pemilukada yang digelar enam bulan sebelum tahap pemungutan suara pileg dan pilpres.

"Mengacu pada peraturan pemerintah, kalau dimajukan nanti kepala daerah bersangkutan merasa jabatannya belum habis. Ini opsi terbaik yang kami ambil," katanya.