JAKARTA, batamtoday - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil inisiatif untuk menolong dan membantu etnis Rohingya yang makin memprihatinkan dari bahaya pembersihan etnis.

Pembakaran perkampungan dan pengusiran mereka yang terjadi di Provinsi Rokhine, Burma, merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional.

Demikian disampaikan Ketua PBNU H. Slamet Effendy Yusuf  MSi, pada wartawan di Jakarta, Minggu (29/7/2012) dalam merespon tragedi kemanusiaan etnis Rohingya.

“Pembiaran pembantaian terhadap etnik Rohingya seperti selama ini kita saksikan harus dihentikan. Apalagi, apa yang terjadi sekarang ini merupakan puncak perlakuan diskriminatif yang sudah lama berlangsung terhadap etnik Rohingya, yang beragama Islam,”  katanya mengingatkan.

Karena itu, menurut Ketua MUI Pusat ini  Indonesia sebagai Negara yang dituakan di negara ASEAN, maupun negara muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, sangat tidak elok jika pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan ini.

Yang pasti lanjut Slamet, Presiden SBY dalam waktu singkat dan mendesak ini harus melakukan upaya diplomatik konkret, baik secara bilateral maupun multilateral. Bahwa praktek pelanggaran atas prinsip kemanusiaanm seperti dialami oleh etnik Rohingya, harus segera diakhiri. “Dan, PBNU sangat berharap pemerintah berperan aktif dalam masalah ini,” tambah mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini.

Selain itu dia berharap organisasi konferensi Islam (OKI) juga memperhatikan tragedy ini secara serius. “OKI harus melakukan langkah konkret untuk melindungi etnis Rohingya, agar tidak terus-menerus menjadi sasaran kebiadaban Junta Militer Myanmar. OKI juga harus mendesak PBB agar menjatuhkan sanksi tegas pada pemimpin Myanmar, misalnya mengajukan pengadilan ke dunia internasional atau Inter' Criminal Court (ICC) dengan tuduhan sebagai upaya pembersihan etnis atau genoside etnis Rohingya, secara sistemtis,” tambah Slamet.

Hal yang sama sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, yang meminta agar pemerintah memberi dukungan terhadap nasib muslim Rohingya di Myanmar tersebut. “Pemerintah dapat menggunakan posisinya sebagai pimpinan ASEAN agar pemerintah Myamar memperhatikan nasib muslim Rohingya,” ujarnya.

Dikatakan, keyakinan beragama harus dilindungi di setiap negara. Tapi, merupakan fakta yang memperihatinkan ketika muslim menjadi minoritas di sebuah negara, nasibnya seringkali terlunta-lunta dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

“Ternyata di lingkungan ASEAN saja seperti Thailand Selatan, Philipina, atau Myanmar, mereka justru mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ketika meminta perhatian pemerintah, Myanmar malah menganggapnya sebagai pembangkangan,” tutur Said.

Atas kejadian ini, Ummat Budha di Srilangka juga di sebut-sebut mengancam akan memberlakukan ummat Islam seperti saudaranya di Rohingya, bila tidak mau mengikuti kemauan mereka. Ancaman tersebut membuat perwakilan dari kaum muslimin mengadukan hal itu kepada Majelis Ulama di Srilangka. Dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Srilangka, Kepala Kepolisian Srilangka menyatakan perkara tersebut sepenuhnya telah ditangani oleh kepolisian. Ia menjanjikan masjid Al-Akram akan dibuka kembali dalam waktu dekat.