batamtoday.com | Pengamanan-Wilayah-Kepri-Jadi-Sorotan-Komisi-III-DPR-RI

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kunjungan Kerja komisi III DPR-RI di Kepri, dalam masa reses, disambut diterima Gubernur Kepri HM Sani di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (17/7/2012).

Dari 15 orang anggota DPR-RI dalam jadwal kunjungan, hanya 8 orang yang sampai dan bertemu dengan Gubernur, Kepri, sedangkan sisanya, dikatakan Ketua Tim M.nasir Djamil, masih akan menyusul besok ke Batam.

Dalam pertemuan, Anggota DPR-RI dengan Gubernur Kepri, juga membahas situasi dan kondisi keamanan di Kepri, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan di laut dari pengaruh serta campur tangan pihak lain, demikian juga dengan adanya sejumlah pelabuhan tikus di Provinsi Kepri.

Ketua Tim Kunjungan DPR-RI, M. Nasir Djamil mengatakan, tujuan kunjungan ke Kepri adalah untuk mempertanyakan pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan yudikatif, khususnya dalam dugaan korupsi dan pidana umum yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Kepri.

Nasir juga mempertanyakan, banyaknya pelabuhan tikus di Provinsi Kepri, dan meminta penjelasan sejauhmana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengamanan.

Sedangkan anggota Fraksi PPP, Ahmad Yani, menyatakan memberikan dukungan penuh atas kebijalan pusat pada instansi militer, dalam pelaksanaan pengamanan di Kepri, khususnya dalam penambahan personil.

"Perilaku tetangga kita ini (Malaysia-red.) sudah tidak baik, oleh sebab itu, pelaksanaan pengamanan dengan penambahan personil sangat kami dukung," kata Yani.

Selain itu, Yani juga menyoroti kinerja pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan Sarifuddin Sudding mempertanyakan keberadaan warga negara Indonesia di pulau-pulau terluar, dan Achmad Dimyati Nata Kusuma mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan Bapas dan Lapas Anak serta penanganan kasus anak.

"Kami sangat berharap, pemerintah daerah komitmen dan dapat membangun Rumah Lembaga Pembinaan Anak Sementara," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan DPR-RI, Sani mengatakan, kalau masalah yang paling urgen dan banyak dikeluakan masyarakat hingga saat ini adalah, masalah perbatasan di laut, kasus illegal fishing yang sampai saat ini dalam sisi pengawasan yang dilakukan TNI-AL belum terlaksana dengan baik.

"Kami sangat berharap ada dukungan dari DPR-RI dalam meningkatkan anggota dan armada dalam pelaksanaan pengamanan laut. Khususnya dari nelayan pencuri ikan di laut Kepri," kata Sani.

Sedangkan mengenai pelabuhan tikus, diakui Gubernur memang masih ada di Kepri, karena masyarakat Kepri dari dulu sangat membutuhkan. Namun Sani tidak memungkiri, kalau dari sebagian memang tidak menutup kemungkinan, digunakan dalam penyelundupan barang dan orang atau migran.

"Oleh sebab itu, kami meminta adanya penambahan personil, pada TNI/Polri, dalam melaksanakan pengamanan perbatatasan tersebut," kata Sani.

Usai melaksanakan pertemuan dengan Gubernur, selanjutnya, rombongan DPR-RI juga melakukan, kunjungan lanjutan ke Lapas Km 18, Kanwil Hukum dan HAM, serta Rudenim Pusat di Tanjungpinang. Direncanakan setelah melakukan kunjungan di Tanjuingpinang. Rombongan DPR-RI akan bertolak ke Batam, guna melakukan pertemuan dengan Kejati Kepri dan Polda Kepri.