"Ini ada apa? Padahal semua sarana dan prasarana sudah diberikan untuk kementerian dan lembaga. Bahkan untuk mendukung kinerja kementerian dan lembaga, DPR sudah menyetujui adanya sistem remunerasi, yang katanya guna meningkatkan kinerja di kementerian dan lembaga. Tetapi semua itu tidak juga membuat kinerja mereka menjadi lebih baik, dan mungkin malah lebih memprihatinkan," katanya di sela-sela reses, sebagaimana rilis yang diterima batamtoday, Selasa (17/7/2012).

Menurut Muhammad Firdaus, dari tahun ke tahun serapan anggaran di Kementerian dan Lembaga selalu mengalami hal yang sama, tidak ada perubahan. Dimana pola penghabisan anggran baru akan dilakukan pada akhir-akhir tahun anggaran, sehingga banyak kemungkinan anggaran itu terpakai tidak tepat pada sasaran.

Bahkan, mungkin akan terjadi pemborosan-pemborosan terhadap anggaran, karena terburu-buru pelaksanaannya sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan penggunaan anggaran tersebut.

"Hal ini perlu diantisipasi dan perlu adanya pengawasan yang ketat dari Bappenas dan BPKP sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap program-program yang disusun oleh setiap Kementerian dan Lembaga dalam setiap tahunnya," ungkap politisi PKS ini.

Dia juga meminta pemerintah agar melakukan evaluasi secara komprehensif dan akuntabel sebab-sebab rendahnya serapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga yang terjadi hampir setiap tahun anggaran. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengawasan terhadap program-program yang disusun.

Jangan sampai program-program yang telah disusun tidak membawa suatu perubahan atau tidak adanya inovasi baru dari kementerian dan lembaga dalam menghasilkan program baru dan mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Sehingga terkesan program-program yang ada di kementerian dan lembaga hanya itu-itu saja tidak ada perbaikan dan perubahan, misalnya, pengadaan seminar dan ulang tahun kementerian dan lembaga hampir setiap tahun ada.

"Kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat ceremonial ini sudah seharusnya ditinggalkan di setiap kementerian dan lembaga, cari program-program baru yang membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Muhammad Firdaus.

Menurutnya, langkah strategis yang harus segera dilakukan poemerintah adalah segera mencairkan anggaran yang sudah sesuai dengan program-program yang diusulkan kementerian dan lembaga dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, melakukan prioritas pencairan anggaran terhadap program-program yang bersifat skala besar dan berdampak pada kebutuhan masyarakat banyak, semisal pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bukan sekedar kepada program-program yang hanya sifatnya ceremonial saja yang tidak banyak manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

"Pemerintah juga harus mampu memberikan sanksi tegas terhadap kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap anggaran secara baik dan optimal serta tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji kembali sistem remunerasi yang selama ini didengung-dengungkan guna meningkatkan kinerja di kementerian dan lembaga," himbau Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 2 – Pasuruan dan Probolinggo ini.