Banner TJP

Batamtoday.com | BPN Kota Batam Harus Bertanggungjawab

Persoalan Lahan Picu Bentrokan Berdarah di Batam

BPN Kota Batam Harus Bertanggungjawab

roy_wright_baru....gif

BATAM, batamtoday - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam dinilai harus ikut bertanggung jawab dalam munculnya sertifikat pengganti atas lahan PT Hyundai Metal Indonesia (HMI) di Jalan Yos Sudarso nomor 6, Batam mengingat sertifikat asli lahan tersebut masih ada dan tidak hilang. 

"Pejabat di BPN Batam, dalam hal ini Isman Hadi selaku mantan Kepala BPN Batam dan M. Thamzil selaku Kepala Sub Tata Usaha BPN Batam harus bertanggungjawab dalam penerbitan sertifikat pengganti itu," kata Roy Wright Hutapea, kuasa hukum Toni Fernando Pakpahan dan PT HMI kepada batamtoday, beberapa waktu lalu. 

Roy mengatakan penerbitan sertifikat itu penuh kejanggalan. Menurutnya BPN Batam diyakini tidak pernah melakukan cek ulang dan hanya mendasarkan pada laporan kehilangan yang dilakukan oleh Shang Heon Sin, pihak yang mengaku sebagai pemilik sertifikat bernomor 19, 20, 21 dan 23 atas nama PT HMI. 

Respons BPN Batam terhadap laporan Shang Heon Sin tersebut juga menyalahi aturan, mengingat laporan yang dilakukan oleh Djamiat, mantan sopir PT HMI yang mengaku diberi kuasa oleh warga Korea Selatan itu, tidak dilampiri dengan berita acara dari kepolisian dan hanya berdasarkan laporan kepolisian dari Polsek Batu Ampar saja. 

"Padahal sudah pernah saya tegaskan bahwa setiap laporan kehilangan dokumen berharga seperti sertifikat tanah dan dokumen penting sejenisnya harus dilakukan di Polres atau Polresta dan disertai berita acara, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri," tambah Roy. 

Langkah BPN Batam menerbitkan sertifikat pengganti itu juga dinilai nekat oleh Roy. Pasalnya, penerbitan itu juga tidak didasari dengan prosedur yang seharusnya dan tetap menerbitkan sertifikat pengganti bernomor 51, 52, 53 dan 54 itu pada 6 November 2008.  

Roy menyebutkan BPN tidak pernah melakukan ukur ulang lahan sebagai salah satu prosedur penerbitan sertifikat pengganti dan hanya mendasarkan pengakuan dari Djamiat saja. 

Djamiat sendiri, lanjut Roy, dipecat oleh PT HMI pada Agustus 2008 karena diyakini ikut 'bermain' dalam rekayasa 'hilangnya' sertifikat lahan yang tidak pernah hilang tersebut. 

"Djamiat ini pernah kami laporkan ke Polda Kepri pada tanggal 24 September 2009 atas tuduhan sumpah palsu terkait pengakuan sertifikat asli PT HMI yang disebutnya hilang ke BPN," kata Roy. 

Carut marut kepemilikan lahan ini akhirnya bergulir ke PN Batam. Secara pidana, Toni Fernando Pakpahan yang dituduh melanggar pasal 385 ayat 4 KUHP dan pasal subsider 378 KUHP tidak terbukti dalam persidangan dan akhirnya dibebaskan. 

Namun di ranah perdata, Toni kalah hingga akhirnya berbuntut pada gesekan antar kelompok dan berujung pada bentrok berdarah di Hotel Planet Holiday. 

"Kalau BPN Batam ikut prosedur, saya yakin carut marut yang berujung bentrok berdarah itu takkan terjadi," tegas Roy. 

Senada dengan Roy, anggota Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak juga menyatakan peristiwa bentrok berdarah antar kelompok yang berlatar belakang persoalan lahan, mencerminkan tata kelola lahan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti BPN di Batam tidak beres.  

 

Menurutnya seharusnya BPN Kota Batam dapat bersikap dengan arif dalam menyikapi persoalan lahan dan dapat melakukan cek ke lapangan mengenai fakta yang terjadi jika ditemukan kasus ada dua pihak yang mengklaim memiliki lahan yang sama. 

"Kasus lahan di Batam ini jumlahnya ratusan dan bersumber pada ketidakberesan serta ketidakbecusan instansi terkait. Dualisme pemerintahan juga menyumbang persoalan ini karena kedua gerbong pemerintahan di Batam selama ini tidak pernah sinkron dalam kebijakan, terutama soal lahan," tegasnya.  

Akibatnya, lanjut Johny, kasus sengketa lahan yang berujung pada bentrok warga maupun kelompok akan terus terulang di Batam.  

Menurutnya, jika tata kelola lahan tidak diubah, maka Batam akan dapat menjadi ring area konflik lahan yang tidak berkesudahan.  

"Pemerintah, terutama instansi terkait seperti BPN Kota Batam harus bertanggungjawab dengan berbagai persoalan konflik lahan yang terjadi," pungkas Johny.

Share on Google+