TANJUNGPINANG, batamtoday - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tanjungpinang-Bintan sangat menyayangkan sikap dan tindakan arogansi PNS Provinsi Kepri, yang membuat onar serta memukul Polisi dan mahasiswa saat melakukan aksi demo meminta transparansi penyaluran beasiswa di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.  

Hal itu dikatakan Ketua Peradi Tanjungpinang-Bintan, Hermansyah SH  saat dikonfirmasi batamtoday di Tanjungpinang, Rabu (13/6/2012).      

Herman mengatakan seharusnya PNS merupakan seorang pamong dan pelayan yang harus memberikan contoh serta tauladan bagi masyarakat,  bukan malah membolos dari kantor, datang ke tempat demo lalu membuat onar dan melakukan penganiayaan pada mahasiswa apalagi kepada Polisi.     

"Secara hukum, pelaksanaan Demo atau menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, yang tentunya sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang diatur," ujarnya. 

Sedangkan mengenai orang atau PNS, yang notabene bukan merupakan bagian dari massa pendemo maupun pegawai instansi yang didemo, melakukan penganiayan dan pemukulan terhadap peserta demo dan Polisi, jelas-jelas merupakan tindakan kriminal. 

"Kalau melihat dari kronologi kejadiannya, seharusnya polisi melakukan proses hukum terhadap PNS tersebut," kata Hermansyah. 

Yang menjadi pertanyaan, kata Hermansyah, apa maksud dan tujuan yang bersangkutan membolos dari tempat kerja, datang ke Disdik Kepri, lalu melaukan pemukulan pada mahasiswa dan Polisi, yang notabene sedang melakukan aksi dan pengamanan dengan tertib. 

Sikap arogan PNS seperti ini, kata Herman, akan menjadi preseden buruk bagi tingkah laku PNS Provinsi Kepri, yang tidak profesional, korup waktu dan suka membolos, serta membuat onar.      

"Kalau tidak ada kepastian hukum, serta sanksi hukum tegas terhadap oknum PNS yang suka membuat onar sebagaimana yang dilakukan PNS BLH Kepri ini, jelas akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di masa yang akan datang," ujarnya. 

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Suhajar Diantoro yang berusaha dikonfirmasi, terhadap peristiwa pemukulan yang dilakukan PNS Provinsi Kepri ini, hingga saat ini,masih belum memberikan jawaban. Sementara itu Kepala BKD Kepri Buralimar mengatakan, dirinya masih akan mempertanyakan kronologis kejadianya dengan meminta keterangan pada atas PNS yang melakukan pemukulan. 

"Saya masih akan meng-cross check kronologi kejadiannya dahulu kepada kepala dinas yang bersangkutan, untuk saya laporkan ke Sekda, Wakil Gubernur serta Gubernur," ujarnya.

Ditanya apakah Pemprov Kepri mentolerir dan akan memberikan sanksi terhadap PNS yang berperilaku brutal ini, Buralimar menyatakan nanti setelah kronologis kejadiannya dia ketahui.