TANJUNGPINANG, batamtoday - Mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang menggelar workshop Standard Operating Procedure (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Perizinan bagi sejumlah pengusaha, LSM dan masyarakat, dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli, di Hotel Bintan Plaza Tanjungpinang, Rabu (13/6/2012). 

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Raja Faisal mengatakan, pelaksanaan Workshop SOP dan SPM itu akan digelar dari dua hari sampai Kamis (14/6/2012) ini, dimaksudkan untuk memperbaiki penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. 

"Pelayanan publik sendiri merupakan sarana untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menopang terwujudnya daya saing," ujarnya.  

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, kata Raja Faisal, merupakan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan semua bentuk perizinan secara terpadu di Pemerintah Kota Tanjungpinang.  

Dan dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pelayanan optimal aparatur kepada masyarakat, perlu adanya SOP serta SPM pelayanan sebagai pedoman dalam penyelanggaraan pelayanan perizinan.

Sementara itu, Edward Mushali sangat menyambut baik adanya pelsakanaan workshop ini. Karena menurutnya, penyelenggaraan pelayanan atas permohonan perizinan yang dimohonkan masyrakat, harus dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat, serta sesuai dengan prosedural persyaratan yang ditetapkan serta memiliki kepastian biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan Perda yang ditetapkan. 

“Keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, akan bergantung pada terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edward.

Untuk memenuhi hal itu, tambah Edward, maka standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal sangat diperlukan, hingga tercipta pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan dapat dipahami masyarakat tentang persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.