Kepri Diminta Ajukan Proposal Dana Pembangunan Provinsi Kepulauan

Kepri Diminta Ajukan Proposal Dana Pembangunan Provinsi Kepulauan

Oleh : Surya

Rabu | 21-10-2015 | 14:12 WIB

Anggota Komite IV DPD RIâ€Ž, Haripinto Tanuwidjaja.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran Rp 215 triliun untuk seruruh provinsi di Indonesia, termaksuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Untuk provinsi kepulauan dijanjikan alokasi anggaran terbesar melalui dana alokasi khusus. Namun, syaratnya pemerintah daerah harus mengajukan proposal program atau proyek.

Demikian â€Ždisampaikan anggota Komite IV DPD RIâ€Ž, Haripinto Tanuwidjaja, di Jakarta, Rabu (21/10/2015). Dana Rp 215 triliun akan diserahkan ke daerah provinsi di Indonesia, dari APBN tahun depan. Namun, untuk mendapat dana itu, syaratnya harus ada proposal program dari daerah.

"Kami bicara dengan pemerintah pusat. Mereka sudah setuju, dari anggaran daerah itu, provinsi kepulauan mendapat porsi terbesar. Tapi, harus ada proposal," ungkap Haripinto.

Diakui, pemerintah pusat akan menolak permintaan dana tanpa proposal, karena pengalaman sebelumnya juga. Dimana ada daerah yang meminta dana besar hingga puluhan miliar, namun tak digunakan, sehingga dikembalikan ke pusat.

"Kalau tidak salah, Anambas atau Natuna tidak memanfaatkan. karena takut KPK, tidak ada yang mau mengerjakan," bebernya.

Karena itu, Haripinto menghimbau agar Pemprov Kepri bersama kabupaten/kota melakukan koordinasi. Sekaligus menyiapkan proposal untuk program yang akan dijalankan. Tanpa program, dana itu diakui tidak akan dikucurkan Kementerian Keuangan.

"Itu dananya melonjak signifikan. Harus dimanfaatkan. Itu dana dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)," sambungnya.

Dana itu masuk dalam pos anggaran kementerian-kementerian. Baik Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan dan lainnya. Proposalnya dikirim langsung ke kementerian terkait. Seperti untuk program pengadaan kapal antarpulau, ajukan proposal.

"Dana besar sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan," imbuh senator asal Kepri itu.

Disarankan, pemerintah daerah memperhatikan pembangunan yang mendesak juga untuk FTZ mendatang. Diantaranya, untuk rehabilitasi pasar, balai latihan kerja dan lainnya. "Tapi, pemerintah harus mempersiapkan juga soal lahan. Jangan program dibuat, tapi lahan tidak siap, dananya bisa mengendap lagi," pesan Haripinto mengakhiri.

â€ŽSebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, mengadakan Executive Brief mengenai dana/anggaran provinsi bercirikan kepulauan. Baca: DPD RI Desak Pemerintah Segera Alokasikan Anggaran untuk Provinsi Kepulauan

Hadir juga saat itu Haripinto bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Korlantas Polri Berikan 4 Catatan soal Pelaksanaan Mudik Lebaran 2024

Jamin Tidak Bocor, MK akan Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April

Bareskrim Ungkap Jalur Laut Masih Jadi Primadona Penyelundupan Narkoba

Soal Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Senator Filep Dorong Stakeholder Papua Barat Awasi Secara Tegas

Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Lahan, Pj Wali Kota Tanjungpinang Mundur

Diskopumdag ESDM Karimun Minta Masyarakat yang tak Berhak Tidak Gunakan LPG 3 Kg

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Direktur BUMD Kepri Sumbangkan Hadiahnya di Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD