RAPBN 2019 Dinilai Sudah Berpihak kepada Rakyat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 dinilai sudah berpihak kedapa rakyat. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk 20,3 juta seluruh siswa yang ada di Indonesia.

"Itu berlaku bagi SD sampai SMA. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke Madrasah Aliyah, Jadi seluruh siswa yang dalam kaitan masih dalam usia sekolah siswa, itu semuanya mendapatkan biaya operasional sekolah dan itu dialokasikan untuk itu," kata politikus Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun dalam diskusi yang bertema 'RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional' bersama pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Nusantara III, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/9/2018).

Selain itu, Misbakhun mengatakan bahwa peserta BPJS sudah mau memasuki angka 198 juta jiwa untuk seluruh rakyat Indonesia dan penerima bantuan iuran (PBI) dari 92 Juta orang itu dinaikan menjadi 96 juta. Awal pemerintahan Jokowi itu dari 81 juta sesuai amanahnya BPJS dalam kategoti masayarakat miskin yang perlu disuport dari sisi penerima jaminan sosial mereka.

"Jadi mereka mengikuti program universal coverage yang ada di BPJS, ini adalah sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan murah yang disediakan oleh negara yang merupakan bagian dari 5% amanat undang-undang kesehatan itu alokasi anggaran diberikan kepada mereka,"tegas Anggota Komisi XI ini.

Misbakhun mengatakan, dana desa dari 60 triliun meningkat menjadi 73 triliun di RAPBN 2019.
"Saya ingin menyampaikan bahwa kita menghadapi permasalahan kesehatan yang sangat struktural diantaranya adalah di stunting yaitu kekurangan gizi. Terkait itu, dan pemerintah sangat serius baik itu dalam penetrasi dana desa itu dipakai untuk membangun polindes (pondok bersalin desa-red). Bagaimana mengatasi mereka itu gizi buruk ini bisa diselesaikan di tingkat Desa, termasuk di dalam anggaran kesehatan yang 5% itu, untuk mengatasi tersebut," tegasnya.

Dalam rapat Komisi XI DPR, lanjutnya, dengan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Dirjen anggaran soal penerimaan negara bukan pajak dan dari dengan Dirjen Bea Cukai penerimaan dari cukai dan kepabeanan, terjadi peningkatan yang signifikan dan penerimaan dari sisi sektor perpajakan dan PNBP sesuai dengan harapan dan progres yang ditargetkan.

"Artinya apa, bahwa target pemerintah tidak ingin muluk-muluk, utang diperkecil defisit diperkecil, tapi program-program yang berkaitan dengan pembangunan, pembangunan infrastruktur tetap dialokasikan oleh pemerintah," ucapnya.

Selain itu, katanya, pemerintah mulai melakukan strategi-strategi yang memadai, bagaimana kemudian tingkat kepercayaan pasar terhadap APBN 2019 ini menjadi kuat.

"Pesan kepada rakyat bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat kecil itu tersampaikan dengan baik," katanya.

Sementara Pengamat Ekonomi Politik Ichsanudin Noorsy mengatakan Indonesia saat ini menghadapi sembilan tantangan baik domestik maupun internasional dari pendekatan RAPBN 2019.

"Ada empat tantangan dalam negeri dan lima tantangan internasional yang dihadapi Indonesia," katanya.

Menurutnya, empat tantangan dalam negeri meliputi, pertama, adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Pada hari ini nilai tukar Rupiah ada pada titik Rp14.910. Pada RAPBN 2019, asumsi rupiah diusulkan Rp14.400,” ujar Ichsanudin.

Dia memprediksi nilai tukar rupiah dapat melemah lagi sampai melampaui Rp15.000 jika Bank Sentral Amerika menaikkan lagi suku bunganya.

Editor: Surya

---