Kavling Siap Bangun Penerima Pemberdayaan Ekonomi 300 Masyarakat Penerima Lahan segera Dibangun
Oleh : Irawan
Senin | 18-12-2017 | 15:14 WIB
nabilmuhammad11.jpg
Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam bekerjasama dengan perbankan, Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan pihak terkait lainnya segera membangun kavling siap bangun bagi pemberdayaan ekonomi 300 masyarakat penerima lahan.

"Kavling siap bangun diberikan kepada mereka yang berhak itu berada di Kawasan Bengkong, Mangsang dan beberapa tempat lainnya di Kota Batam," kata Nabil, Senin (18/12/2017).

Nabil mengatakan, 300 masyarakat penerima lahan itu merupakan penerima reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Badan Pertanahan Nasional sudah membuat konsep kavling siap bangun yang bisa berdaya guna dan sebagai modal bagi pemiliknya," katanya.

Selain disiapkan kavling siap bangun, kata Nabil, penerima pemberdayaan ekonomi 300 masyarakat penerima lahan tersebut akan dibantu memperoleh sertifikat tanah. Setelah memperolehnya sertifikat itu, diharapkan bisa digunakan untuk mendapat modal tambahan bagi pengembangan usaha yang mereka miliki.

BPN, lanjutnya, dalam pelaksanaan program itu dilakukan secara lintas sektoral. Sebab di situ ada masalah kebijakan fiskal maupun koperasi.

"Jadi setelah legalisasi lahan sudah dilakukan para pemiliknya bisa berkonsultasi dengan penyedia keuangan perbankan," katanya.

Anggota Komite I DPD RI ini mengungkapkan, dunia perbankan yang sudah bekerja sama pada program itu adalah Badan Perkreditan Rakyat Bank Dana Nusantara.

"Bank itu bersedia memberikan kredit dengan bunga relatif rendah bagi pemilik kavling siap bangun yang membutuhkan tambahan modal," katanya.

Saat ini juga BPN sedang menjajaki kerjasama dengan PT Pos untuk membantu menyalurkan kredit kepada 300 orang itu. Badan usaha milik negara itu memang memiliki dana untuk pembinaan masyarakat.  

Sementara Dinas Koperasi UMKM Kota Batam, menurut Nabil, akan menyeleksi pemilik kavling yang berpotensi mendapatkan kredit dengan bunga rendah.

"BPN bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Batam karena organisasi perangkat daerah itu memahami siapa saja yang berpotensi mendapatkannya," ungkap Nabil.

Dia menyampaikan program Reformasi Agraria Pemberdayaan Masyarakat Lintas Sektoral itu untuk sementara baru bisa diterapkan untuk masyarakat pulau utama yang tinggal di kavling siap bangun.

"Pada umumnya pulau itu dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam," ujarnya.

Sedangkan untuk pulau-pulau penyangga BPN Kota Batam masih mengkaji penerapannya. Sebab, BPN harus bersikap hati-hati terhadap para spekulan tanah.

Program reforma agraria tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Presiden Jokowi berupaya mendistribusikan sembilan juta hektar lahan antara lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu akan dibuka pula 12,7 juta hutan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Editor: Surya