Sengketa Lahan Program BSPS Kementerian PUPR Desa Busung Telah Dilaporkan ke Polres Bintan
Oleh : Harjo
Sabtu | 16-12-2017 | 16:02 WIB
Lahan-Dipagar11.gif
Samsi memagar lahan perumahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Permasalahan lahan yang digunakan untuk pembangunan 95 unit rumah bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, di Desa Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan dilaporkan ke Polres Bintan.

Hal tersebut menjadi pilihan Samsi, salah seorang pemilik lahan lantaran tidak kunjung menemukan solusi penyelesaian meskipun telah beberapa kali dilakukan mediasi.

"Kalau laporan saya ke Polres Bintan sudah beberapa bulan lalu. Dalam waktu dekat, Satreskrim Polres Bintan akan kroscek ke lapangan," ungkap Samsi, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Samsi, laporan tersebut dibuat setelah semua upaya dalam menuntut hak menemui jalan buntu. Hingga membuat laporan secara resmi menjadi pilihannya, dengan harapan agar nantinya menemukan jalan keluar yang terbaik. Serta tidak muncul kembali permasalahan baru nantinya.

Sebelumnya, Samsi dan Tumino selaku pemilik lahan lainnya pada September 2017 lalu sempat menutup pintu masuk ke perumahan program BSPS yang sudah hampir rampung tersebut. Dimana penutupan pintu masuk ke proyek pembangunan BSPS yang hampir rampung tersebut, karena hingga saat itu belum ada jalan keluar terkait lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan perumahan program BSPS tersebut.

"Sudah sekitar enam bulan, kita melakukan pertemuan dan rapat. Membahas terkait masalah, lahan yang digunakan serta masalah tukar guling lahan yang dijanjikan. Namun hal tersebut tidak ada titik temu, pasalnya pergantian lahan justru sangat merugikan pemilik lahan," ungkap Tumino selaku pegang kuasa lahan kepada BATAMTODAY.COM di Serikuala Lobam.

Menurutnya, sejak awal memang ada pembicaran dengan pihak pemerintah setempat. Tapi sangat disayang, hingga proyek pembangunan perumahan hampir selesai, justru tidak ada jalan keluar yang baik. Sehingga, sebelum ada kejelasan masalah lahan, maka dengan terpaksa pintu masuk perumahan tersebut di tutup.

"Kita tutup sementara, sambil menunggu kejelasan terkait lahan yang digunakan untuk pembanguan perumahan tersebut. Kita berharap segera ada jalan keluar yang baik, sehingga permasalahannya tidak berkepanjangan. Hal tersebut jelas untuk kenyamanan warga yang akan menempati perumahan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu pemilik lahan lainnya, Samsi mengaku karena melihat untuk kebutuhan masyarakat dia memilih diam. Apalagi, pemerintah berjanji akan mengganti lahannya itu dengan lahan di tempat lain.

"Karena dijanjikan lahan akan diganti di tempat lain, kita setuju saja. Tapi, ternyata lahan yang akan diganti justru tidak sepenuhnya. Lahan yang terpakai sekitar satu hektar, tapi akan diganti dengan setengah hektar, jelas tidak masuk akal," ungkap Samsi.

Editor: Yudha